News.

Pemerintah telah merilis KMK No. 2/KM.10/2025 yang mengatur besaran tarif sanksi administratif yang berlaku untuk periode bulan Februari 2025.

Kanwil DJP Jawa Tengah II berhasil meraih jumlah penerimaan pajak yang telah terkumpul di daerah tersebut yang mencapai hattrick lagi untuk tahun 2024.

DJP memperluas kerja sama dalam bentuk pemberian informasi keuangan dengan 115 yurisdiksi.

Pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 118 Tahun 2024 yang mengatur tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Tahun 2025 direncanakan dipangkas hingga Rp306 triliun.

Pelaporan SPT Tahunan untuk Tahun Pajak 2024 akan menggunakan sistem pajak lama, yaitu e-Filing dan e-Form, dan tidak menggunakan sistem Coretax.

Amerika Serikat menarik diri dari pengenaan Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT) yang sebelumnya telah dirumuskan oleh OECD.

Pemerintah berencana untuk mengadakan kegiatan door-to-door atau mendatangi rumah para penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Angka penerimaan yang berhasil diraup atas pengenaan pajak digital hingga tahun 2024 mencapai Rp32,32 triliun.

DJP memutuskan untuk membuka kembali layanan e-Faktur bagi para PKP yang menerbitkan lebih dari 10 ribu faktur pajak tiap bulannya.

Berdasarkan PMK Nomor 136 Tahun 2024, perusahaan multinasional yang berlokasi di Indonesia dan memenuhi ketentuan tertentu akan dikenakan pajak sebesar 15%.

Beberapa Pemprov memutuskan untuk memberikan keringanan PKB pasca berlakunya opsen pajak per tanggal 5 Januari 2025.

Pemerintah Spanyol tengah merencanakan sejumlah kebijakan perpajakan yang akan berdampak terhadap krisis perumahan negara tersebut.

Bersamaan dengan pemberitahuan perbaikan tersebut, DJP juga membagikan informasi mengenai jumlah faktur pajak yang berhasil dibuat.

DJP menyampaikan bahwa kini isu-isu yang ditemukan oleh WP mengenai akses layanan Coretax telah diperbaiki.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan bahwa penggunaan tarif pajak progresif untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB.

Pengemplang pajak tidak akan bisa mendapatkan layanan publik dari pemerintah dengan adanya sistem baru ini.

Pemerintah kota Kyoto berencana untuk meningkatkan tarif pajak turis yang berlaku mulai tahun 2026

Setelah 10 hari berlakunya Coretax sebagai sistem administrasi pajak yang baru, banyak masalah yang ditemui oleh Wajib Pajak (WP) ketika mengakses laman Coretax.

Digitalisasi sistem perpajakan ini dipercaya dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dalam meningkatkan kepatuhan WP.