Photo of a factory smoke. Photo by Daniel Moqvist on Unsplash.
Formulasi perhitungan terkait pajak pencemaran lingkungan kini tengah dalam proses diuji oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“LHK”) bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (“BRIN”). Saat ini, besaran denda belum dipublikasikan, namun angka draft sudah disiapkan.
Berdasarkan paparan dari Menteri LHK, Siti Nurbaya, nantinya setelah pengujian perhitungan selesai, formulasi akan diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri (“Kemendagri”) yang kemudian akan mengujinya di masyarakat.
Hal ini karena pengenaan pajak daerah sendiri berada di bawah otoritas Kemendagri. Pengujian kepada masyarakat juga dilakukan agar saran publik juga terdengar, sehingga tidak terbatas pada lingkup pemerintah saja.
Pengenaan pajak pencemaran lingkungan sendiri didasari dengan meningkatnya tingkat polusi di daerah Jakarta dan sekitarnya, sehingga perlu ada upaya yang dilakukan untuk mengurangi polusi. Sebelumnya, dipastikan bahwa uji baku emisi akan dilakukan untuk seluruh kendaraan bermotor yang memasuki fasilitas perkantoran pemerintah baik pusat maupun daerah.
